Saya tidak berharap tulisan ini menjadi VIRAL di sosmed, karena memang tulisan ini #antimainstream. Disaat orang lain membahasnya dengan perspektif bisa-tidak atau rasional-tidak DP 0%, eh Saya kok malah berbeda, bahkan berani mengatakan bahwa DP 0% ITU DZALIM.!

Jika Anda ingin gagal faham, Saya menyarankan untuk jangan MEMBACA lebih lanjut tulisan Saya ini. Karena dari pengalaman yang sudah-sudah, jika tulisan Saya anti mainstream, biasanya banyak mengundang komentar yang memicu urat syaraf, apalagi kalau dikaitkan dengan politik praktis, bisa berabe urusannya, dari pada Anda ikutan tegang urat syarafnya, mending stop BACA ya ^_^

Oke, Kita mulai mengupasnya lebih runtut..

Manusia itu mahluk berakal dan juga disertai dengan sejumlah kebutuhan POKOK berupa kebutuhan barang (sandang, pangan dan papan) dan jasa (kesehatan, pendidikan dan keamanan). Tanpa didorong pun, manusia akan tergerak dengan sendirinya untuk mencari cara agar pemenuhan kebutuhan pokoknya terentaskan.

Karena karakter kebutuhan barang dan jasa di atas bersifat PRIMER dan manusia pasti akan tergerak mencari cara pemenuhan kebutuhannya, maka apapun bentuk, sarana dan mekanisme ketersediaan barang dan jasa tersebut, tetap akan diusahakan oleh manusia untuk pemenuhannya.

Termasuk ketika segala kebutuhan di atas harus ditebus dengan bayaran, bahkan jika perlu, diperoleh dengan mekanisme yang dalam ukurannya tak mampu ia pikul pun, tetap saja akan diusahakannya. Namanya saja kebutuhan 🙂

Baca juga: Tips mudik ala Taman Darussalam no 4 paling menarik

Sebut saja kebutuhan manusia berupa kebutuhan papan, yakni rumah atau tempat tinggal. Secara alamiah, manusia siapapun, apapun latar belakang agama, etnis, bangsa dan negaranya, akan mencari cara agar bisa menempati hunian yang layak bagi diri dan keluarganya.

Dalam upaya pemenuhannya, manusia akan menempuh segala cara yang menurutnya pantas dan bisa dilakukan asalkan dia mimiliki tempat tinggal.

Ada yang rela membanting keringat dan memeras tulang puluhan tahun, demi mengumpulkan sisa gaji agar bisa membeli rumah secara kredit.

Ada yang memilih membangun kerajaan bisnis, lalu mendapatkan profit, kemudian beli rumah, untung jika bisa cash, kebanyakan pake fasilitas KPR juga.

Orang-orang tipikal di atas ini jumlahnya kira-kira berkisar 13 JUTA. Mereka secara kemampuan bisa untuk memiliki rumah, walau (sangat) sedikit bisa membeli secara tunai, NAMUN hampir sebagian besarnya hanya mampu secara kredit.

Lalu bagaimana dengan mereka yang penghasilannya tak menentu, bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja kesulitan? Yah, sudah jelas mereka ini tak usah bermimpi untung punya rumah, wong untuk urusan perut saja masih harus bertanya, apakah besok masih bisa makan?. Ironisnya, jumlah mereka ini justru lebih banyak dari pada mereka yang mampu punya rumah.

Nah, di sinilah keDZALIMan itu berawal…!

Menurut perspektif Sistem Ekonomi Islam, kebutuhan POKOK barang dan jasa, termasuk di antaranya kebutuhan rumah, sejatinya merupakan tanggung jawab Negara, dalam hal ini Penguasa. Namun didahului dengan mekanisme yang meringankan negara karena melibatkan peran serta rakyatnya secara langsung dalam pemenuhannya.

Pertama, Islam memerintahkan kepada setiap individu agar bekerja dalam rangka mengentaskan kebutuhannya. Bahkan sampai pada level mewajibkan bekerja bagi siapa saja yang diharuskan menanggung sendiri pemenuhan kebutuhanya secara pribadi. Contoh, bagi seorang pria yang telah masuk usia balig, maka dirinya berkewajiban untuk menanggung sendiri nafkah bagi dirinya.

Kedua, Bagi yang berstatus kepala keluarga, adalah keharusan bagianya untuk menafkahi dengan cukup kebutuhan-kebutuhan anggota keluarganya. Termasuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi anak dan istri. Di pundak seorang kepala keluarga, dibebankan kewajiban mencari nafkah yang halal dalam rangka memenuhi segala kebutuhan keluarganya.

Allah SWT berfirman :
“Tempatkanlah mereka (para isteri) di tempat kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu…”

Ketiga, agar pribadi dan kepala keluarga di atas dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, maka Negara dalam hal ini sebagai pengayom, juga mempunyai kewajiban menyediakan segala fasilitas lapangan pekerjaan, baik bentuknya berupa ketersediaan lapangan kerja, terciptanya skill, knowladge dan pembentukan karakter rakyatnya pun harus disediakan.

“Makanlah dengan satu dirham, dan sisanya belikanlah kapak, lalu gunakanlah ia untuk bekerja.” (Al-Hadits)

Keempat, Islam memerintahkan kepada para ahli waris atau kerabat terdekat untuk bertanggungjawab memenuhi kebutuhan pokok orang-orang tertentu yang oleh dirinya sendiri atau oleh kepala keluarganya tidak mampu dinafkahi dengan cukup. Ini sekaligus mengoreksi gaya infaq / shodaqoh Kita selama ini yang banyak diberikan kepada orang lain yang tak ada hubungan kerabat atau nasab, namun justru melupakan tanggung jawab kepada mereka yang seharusnya masuk dalam domain pertanggungjawaban dalam hal pemenuhan kebutuhan pokoknya.

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknysa dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli warispun berkewajiban demikian…”(QS. Al-Baqarah :233)

“Kamu dan hartamu adalah untuk (keluarga dan) bapakmu.” (HR. Ibnu Majah)

Kelima, Tetangga yang notabene bahkan tidak memiliki hubungan kerabat/keluarga pun ternyata dibebankan kepadanya kewajiban untuk memenuhi (SEMENTARA) kebutuhan pokok tetangganya jika ia mampu.

“Tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepadaku, orang yang pada malam hari tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan dan dia mengetahui hal tersebut.” (HR. Al-Bazzar)

KEENAM, setelah semua tahapan dari cara-cara di atas telah diupayakan, namun tak kunjung mengentaskan kebutuhan pokok rakyatnya yang tak mampu, maka di sinilah peran serta Negara. Penguasa WAJIB turut hadir secara langsung memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan rakyatnya, begitupun kebutuhan rakyat berupa kesehatan, pendidikan dan keamanan turut disediakan

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka…” (QS. At-Taubah :103)

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para aamil (pekerja zakat), para muallaf yang diikat hatinya, …” (QS. At-Taubah: 60)

Rasulullah saw bersabda :

“Tidak ada seorang Muslim pun, kecuali aku (Nabi sekaligus Penguasa) bertanggungjawab padanya di dunia dan akhirat”

Lalu Rasulullah saw membacakan firman Allah SWT : “Para nabi itu menjadi penanggungjawab atas diri orang-orang beriman.”

Rasul selanjutnya bersabda : “Oleh karena itu, jika seorang mukmin mati dan meninggalkan harta warisan, silahkan orang-orang yang berhak mendapatkan warisan mengambilnya. Tetapi jika dia mati dan meninggalkan hutang atau orang-orang yang terlantar, maka hendaknya mereka datang kepadaku, sebab aku adalah penanggung jawabnya.” (HR. Pemilik Kitab Shahih yang Enam)

Dengan dasar-dasar pijakan yang kokoh di atas inilah, Saya kemudian berani mengatakan dengan tegas bahwa kebijakan apapun dari Penguasa yang tidak pada tempatnya adalah sebuah KEDZALIMAN.

Bukankah DZALIM itu berarti melanggar hak orang lain? atau DZALIM itu artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya?

Rumah adalah kebutuhan PRIMER bagi rakyat. Yah, rakyat siapa saja yang tidak mampu mengadakannya secara sendiri.

Rumah adalah HAK bagi rakyat yang tidak bisa membelinya, jangankan membeli rumah, untuk menyewa rumah yang layak saja mereka tak kuat, bahkan untuk makan dan minum saja harus bertaruh dengan hari, entah esok bisa makan apa.

Rumah adalah barang ‘mewah’ yang seharusnya tak perlu mahal, karena cost production bisa ditekan lewat kebijakan-kebijakan fiskal sebuah Negara, sehingga bisa dijangkau oleh mereka yang ‘kuat bekerja’, namun sekarang justru Kita mendapati banyak rakyat yang pendapatannya: “P7”, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan.

Sehingga, kedzaliman penguasa melalui kebijakan DP 0% sesungguhnya bisa Kita rangkum sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa rumah merupakan kebutuhan pokok bagi rakyatnya dan Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan pokok tersebut bagi rakyat yang TIDAK MAMPU. Bukan malah memintanya membayar sejumlah tabungan uang muka dan angsuran bulanan yang menyekik. Padahal tanpa kebijakan itupun (DP 0%), jika rakyat MAMPU membelinya, PASTI akan melakukannya secara suka rela.

Ini menegaskan bahwa Penguasa tak punya (atau tak berani) menyampaikan gagasan yang bersifat revolusioner dan solutif-konfrehensif. Malah sebaliknya, ide gagasannya se-level dengan apa yang sudah (bukan lagi tataran wacana, apalagi menunggu menjadi penguasa dulu) dilakukan oleh para Pengusaha.

Melalui Developer properti misalnya, telah tersedia ratusan ribu setiap tahunnya hunian-hunian yang bisa dibeli oleh rakyat dengan pola-pola harga yang beragam. Mulai dari hard cash, soft cash, barter, kredit dengan DP 15% – 50%, kredit #tanpaDP, kredit #TanpaBank & #TanpaRiba pun sudah tumbuh bagai jamur di musim hujan.

Maka, Negara melalui penguasa disebut DZALIM jika tidak melaksanakan kewajibannya yakni menyediakan rumah secara gratis kepada mereka yang tak mampu membeli. Sementara saat yang sama, seluruh sumber daya alam justru dikangkangi oleh Asing dan Aseng, lalu hasilnya menyejahterahkan rakyatnya di Negara mereka. Rakyat mereka kaya dari hasil menjarah kekayaan alam Kita, sementara Kita miskin di tengah keberlimpahan kekayaan alam.!

KEDUA

Dalam pemenuhan kebutuhan rumah, Negara tidak hanya wajib memenuhinya, tetapi wajib pula memperhatikan CARA pemenuhannya.

Sehingga, suatu KEDZALIMAN Negara melalui kebijakan penguasa, apabila rakyatnya dalam membeli rumah, ditempuh dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat itu sendiri.

Misalnya saja, dengan melimpahkan skema pembelian dengan fasilitas pembiayaan melalui LINTAH DARAT modern seperti perbankan, dimana rakyat akan terjebak pada praktik RIBA yang haram dan menjijikkan.!

دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةِ وَثَلاَثِيْنَ زَنْيَةً

“Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali.” (HR. Ahmad dan Al Baihaqi)

الرِبَا ثَلاَثَةٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا أيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرُّجُلُ أُمَّهُ وَإِنْ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

“Riba itu ada 73 pintu (dosa). Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya.” (HR. Al Hakim dan Al Baihaqi)

Belum lagi praktik turunan daripada KPR Perbankan seperti asuransi yang sejatinya adalah halusinasi dan praktik-praktik non syar’ie lainnya.

KETIGA

Merupakan KEDZALIMAN penguasa, ketika ia melakukan pembiaran terhadap praktik KEJAM daripada perbankan yang tidak manusiawi memperlakukan rakyatnya dalam mengatasi problem kredit macet, tanpa memilah mana yang macet karena karakter yang buruk dan mana yang disebabkan karena ketidakberdayaan.

Ada berapa banyak orang yang sampai detik ini, harus di RAMPAS hak milik rumahnya oleh perbankan.?

Ada berapa banyak pemilik rumah yang sah, terpaksa harus TERUSIR KELUAR dari rumah miliknya karena harus di sita dan dilelang oleh perbankan.!?

Ada berapa banyak rakyat yang jatuh tertimpa tangga, kehilangan pekerjaan karena PHK, juga mereka harus kehilangan tempat tinggalnya yang telah dibeli bertahun-tahun lamanya.!?

“Saya bertanya kepada Presiden, apakah Rakyat seperti ini tidak punya hak konstitusi, sehingga mereka bisa diusir layaknya penghuni illegal dari rumah miliknya?”

“Apa salah Rakyat yang rumahnya harus ditulisi kalimat-kalimat bernada teriakan -rumah ini di sita.!- di dinding-dinding rumah mereka.!?”

Inilah, TIGA bentuk KEDZALIMAN penguasa dalam kebijakan-kebijakan yang dibungkus dengan kebijakan ‘pro-rakyat’ namun sebenarnya itu bukanlah gagasan yang hebat, sebab lebih mendasar dari itu, problematika pemenuhan kebutuhan rakyat sesungguhnya berawal dari fundamental yang keliru.

Penguasa adalah PENJUAL dan Rakyat adalah PEMBELI. Maka, memenuhi segala kebutuhan rakyat haruslah ditakar dalam timbangan UNTUNG-RUGI. Elu mau beli, Gue jual.!

Inilah rumusannya, silakan terapkan di semua kebutuhan Rakyat. Kesehatan, Pendidikan, Keamanan, Sandang, Pangan dan Papan. Silakan menikmati, asalkan BAYAR.!

Mungkin Saya dan Anda tak akan GERAM dengan paradigma di atas, JIKA seandainya Negara tidak mengentaskan kebutuhan rakyatnya karena alasan tidak mampu, namun sebelumnya telah memaksimalkan SELURUH potensi KEKAYAAN ALAM negeri ini, baik berupa hasil LAUT, kekayaan HUTAN dan hasil BUMI dikelola oleh Negara secara langsung dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.!

Yah, Saya tidak akan MARAH, jika Asing dan Aseng TIDAK menjajah dengan menjarah kekayaan alam negeri Kita.!

Saya pun tak akan PEDULI, apabila Pengusaha Asing dan Aseng bertanding dengan Kami Pengusaha Muslim dengan cara-cara yang HALAL-HALAL saja.

Namun karena semua itu justru terjadi, Negara melego kekayaan alam, Asing dan Aseng menjajah negeri ini lewat penjarahan, merebak praktik-praktik ekonomi mikro yang tidak halal, maka Saya GERAM, MARAH dan harus PEDULI.!

Lalu, bagaimana dengan Anda..!?

Salam,

Sumber: Asosiasi Property Syariah Indonesia

×

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Selamat datang di WALive chat Taman Darussalam Kuranji, Sepertinya anda butuh informasi terupdate, Click
CUSTOMER CARE

× Customer Care